MUSDA

Posted by administrator on September 4, 2017 in

Dasar Hukum

Musyawarah Daerah diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar HDII pasal 25 ayat 1,7 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 14 ayat 2 d, f.

Maksud dan Tujuan Musda:
a.       Penyampaian dan pembahasan pertanggung jawaban Ketua HDII Cabang
b.      Menetapkan program kerja pengurus daerah HDII periode berikutnya

c.       Menetapkan Ketua HDII Cabang dan memilih ketua cabang mendatang HDII DKI Jakarta periode 2015-2017.

Keabsahan Musda:
a.       Musda dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang memiliki hak suara.
b.      Jika tidak mencapai quorum, maka musda ditunda sekurang-kurangnya 60 menit, dan setelah penundaan tersebut quorum belum juga tercapai, maka musda adalah sah tanpa memandang jumlah anggota yang hadir.

Peserta Musda:
a.       Anggota Biasa (memiliki hak mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih sebagai Ketua Cabang mendatang).
b.      Anggota luar biasa (memiliki hak mengeluarkan pendapat namun tidak berhak memilih dan dipilih sebagai Ketua Cabang mendatang).
c.       Anggota biasa yang berhalangan hadir dapat memberikan hak suaranya melalui surat kuasa yang sah kepada anggota biasa yang hadir.
d.      Anggota biasa peserta musda hanya diijinkan menerima sebanyak-banyaknya dari 2 (dua) surat kuasa dari anggota yang berhalangan hadir.

Bentuk Persidangan

Persidangan pada Musda ini terdiri dari:
a.     Sidang Pleno

b.     Sidang Komisi

Sidang Pleno
a.       Pimpinan Sidang dipilih oleh peserta musda yang dipandu oleh ketua panitia pelaksana musda selaku Pimpinan sidang sementara.
b.      Pimpinan sidang tidak berasal dari pengurus HDII Cabang penyelenggara
c.       Pimpinan Sidang terdiri dari Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan sekretaris merangkap anggota.
d.      Pimpinan sidang dengan bantuan panitia pelaksana musda setiap saat berhak memeriksa keabsahan dari peserta musda.
e.       Pimpinan sidang mempunyai hak penuh dalam memimpin sidang agar sidang dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
f.       Pimpinan Sidang berhak menyeimbangkan jumlah peserta sidang komisi sesuai jumlah keseluruhan peserta musda.
g.      Pandangan, pertanyaan atau saran yang diajukan peserta dapat disampaikan secara lisan/tulisan dan diatur oleh pimpinan sidang.
h.      Peserta yang mengajukan pandangan/pertanyaan atau saran diwajibkan sebelumnya menyebut nama.

Sidang Komisi:
a.       Ketua sidang komisi dipilih dari dan oleh peserta sidang komisi.
b.      Dalam memimpin sidang Ketua sidang komisi di damping oleh seorang pengurus sebagai pengarah sekaligus notulen.
c.       Hasil sidang komisi dicatat dan dilaporkan dalam sidang pleno oleh Ketua sidang.

Keputusan dan Ketetapan Musda:
a.       Segala keputusan/ketetapan yang diambil dalam musda diusahakan atas dasar kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat.
b.      Bila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak mencapai keputusan maka keputusan diambil berdasarkan perhitungan suara terbanyak.
c.       Apabila dengan pemungutan suara tersebut jumlah suara yang bertentangan berimbang, Pimpinan Sidang dapat menunda dalam waktu tertentu untuk mengambil kebijaksanaan lain sebagai jalan keluar.
d.      Para peserta yang oleh sesuatu hal meninggalkan sidang, dianggap menyetujui keputusan sidang.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib sidang tersebut dapat dibicarakan dan diputuskan dalam Musda.

-->